Kematian maternal, atau kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, merupakan salah satu indikator krusial dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu negara. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala mempublikasikan data terkait angka ini, memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang masih dihadapi dalam menjamin keselamatan ibu dan anak.
Data yang dihimpun BPS tidak hanya sekadar angka mentah; di baliknya terdapat realitas sosial, geografis, dan akses layanan kesehatan yang berbeda antar wilayah. Meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) masih memerlukan upaya ekstra. Penurunan AKI merupakan prioritas utama karena kematian ibu seringkali mencerminkan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan primer.
Analisis BPS seringkali menunjukkan bahwa penyebab utama kematian maternal di Indonesia didominasi oleh komplikasi obstetri langsung. Pendarahan (perdarahan pasca persalinan), hipertensi gestasional (termasuk preeklampsia dan eklampsia), infeksi, dan komplikasi akibat persalinan tidak aman menjadi kontributor terbesar. Faktor tidak langsung, seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit kronis yang diperparah oleh kehamilan, juga mulai mendapat perhatian lebih.
Selain penyebab klinis, faktor struktural dan sosio-ekonomi sangat memengaruhi angka ini. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil dan kepulauan, masih menjadi kendala besar. Keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk merujuk ibu hamil berisiko tinggi, keterbatasan tenaga kesehatan terlatih (bidan dan dokter spesialis), serta tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan juga turut memperburuk situasi. Data BPS menjadi alat penting untuk memetakan di mana intervensi paling dibutuhkan.
Untuk menekan angka kematian maternal, pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan terus mengimplementasikan berbagai program. Salah satu fokus utama adalah peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional. Selain itu, program peningkatan kualitas pelayanan antenatal (ANC) dan penanganan kegawatdaruratan obstetri (PONEK) di tingkat rumah sakit juga diperkuat.
Di sinilah peran data BPS menjadi sangat vital. Data yang terperinci memungkinkan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Misalnya, jika data menunjukkan tingginya AKI di suatu provinsi disebabkan oleh preeklampsia yang tidak terdeteksi dini, maka program pelatihan deteksi dini hipertensi gestasional dapat difokuskan di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika penyebabnya adalah keterlambatan transportasi menuju rujukan, fokus kebijakan harus diarahkan pada peningkatan sistem rujukan dan mobilitas layanan kesehatan.
Meskipun teknologi informasi berkembang pesat, tantangan dalam mengintegrasikan data antara fasilitas kesehatan (terutama bidan praktik mandiri) dengan pusat data statistik nasional masih ada. Akurasi dan ketepatan waktu pelaporan sangat menentukan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari data BPS. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Kesehatan dan BPS untuk memastikan setiap kasus kematian ibu tercatat dan dianalisis secara komprehensif.
Secara keseluruhan, penurunan angka kematian maternal adalah cerminan kemajuan peradaban dan komitmen sebuah bangsa terhadap hak asasi manusia. Dengan terus memantau dan menanggapi temuan dari data BPS, Indonesia berupaya keras untuk mewujudkan kelahiran yang aman bagi setiap ibu.