Sighat Nikah: Syarat, Rukun, dan Keabsahan Akad Pernikahan

Pengantar: Esensi Sighat Nikah dalam Ikatan Suci

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial atau kontrak sipil biasa, melainkan sebuah ibadah yang sangat ditekankan, mengikuti sunah Rasulullah ﷺ. Ia adalah fondasi utama pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk mewujudkan ikatan suci ini, Islam telah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah secara syar'i. Salah satu elemen krusial dan tak terpisahkan dari keabsahan pernikahan adalah "sighat nikah". Tanpa sighat yang benar, akad nikah tidak akan terbentuk, dan konsekuensinya, ikatan suami istri tidak akan sah di mata agama.

Sighat nikah adalah inti dari akad pernikahan, yaitu ucapan ijab (penyerahan) dari pihak wali atau wakilnya dan qabul (penerimaan) dari pihak calon suami. Kedua ucapan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diucapkan dalam suasana yang jelas, tegas, dan dimengerti oleh semua pihak yang hadir, terutama oleh para saksi. Keberadaan sighat yang sempurna inilah yang membedakan pernikahan Islami dari bentuk-bentuk ikatan lainnya, menjadikannya sebuah transaksi suci yang mengikat dua jiwa dalam bingkai syariat.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai sighat nikah, mulai dari definisi dasarnya, rukun dan syarat yang melingkupinya, hingga hikmah di balik penetapannya. Kita akan menelusuri bagaimana ijab dan qabul harus diucapkan, bahasa apa yang dapat digunakan, serta permasalahan-permasalahan kontemporer yang mungkin timbul terkait pelaksanaannya. Pemahaman mendalam tentang sighat nikah ini tidak hanya penting bagi mereka yang akan menikah, tetapi juga bagi seluruh umat Muslim agar dapat menjaga kemuliaan dan keabsahan pernikahan sesuai tuntunan syariat Islam.

Ilustrasi dua cincin kawin yang saling mengikat, melambangkan akad pernikahan.

Memahami Sighat Nikah: Definisi dan Kedudukannya

Untuk memahami sighat nikah secara komprehensif, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami definisi terminologisnya dalam konteks syariat Islam dan kedudukannya sebagai rukun utama dalam akad pernikahan.

Definisi Sighat Secara Bahasa dan Istilah

Secara etimologi, kata "sighat" (صيغة) dalam bahasa Arab berarti bentuk, rumus, atau formula ucapan. Ia merujuk pada susunan kata atau kalimat yang digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Dalam konteks fiqh muamalah, sighat adalah ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan terjadinya suatu transaksi atau kesepakatan.

Adapun secara istilah syar'i, terutama dalam konteks pernikahan, sighat nikah adalah lafazh atau ucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak-pihak yang berakad sebagai manifestasi persetujuan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari pihak wali atau wakilnya, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak calon suami. Kedua pernyataan ini harus saling bersambung, jelas, dan tidak mengandung keraguan, serta diucapkan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk membentuk ikatan pernikahan yang sah.

Kedudukan Sighat sebagai Rukun Nikah

Dalam syariat Islam, sahnya suatu pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun-rukunnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa sighat adalah salah satu dari rukun nikah yang paling fundamental. Rukun nikah secara umum terdiri dari:

Calon suami: Seorang laki-laki Muslim yang tidak ada halangan syar'i untuk menikahinya.
Calon istri: Seorang perempuan Muslimah yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi.
Wali nikah: Orang tua atau kerabat pihak perempuan yang memiliki hak perwalian secara syar'i.
Dua saksi: Dua orang laki-laki Muslim yang adil, baligh, dan berakal.
Sighat (Ijab dan Qabul): Ucapan serah terima dalam akad nikah.

Dari kelima rukun ini, sighat memegang peranan sentral karena ia adalah wujud konkret dari kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak untuk terikat dalam janji suci pernikahan. Tanpa adanya ijab dan qabul yang sah, meskipun semua rukun lainnya telah terpenuhi, pernikahan tersebut tidak akan pernah terwujud secara syar'i. Ini menunjukkan betapa vitalnya sighat dalam mendefinisikan dan mengesahkan sebuah ikatan pernikahan dalam Islam.

Ilustrasi tiga pilar utama dalam pernikahan: Wali, Sighat, dan Saksi.

Anatomi Sighat: Ijab dan Qabul

Sighat nikah secara esensial terdiri dari dua komponen utama yang tidak dapat dipisahkan: ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan). Keduanya harus diucapkan secara berurutan dan memenuhi syarat-syarat khusus agar akad nikah menjadi sah.

Ijab (Penyerahan)

Ijab adalah pernyataan dari pihak wali atau orang yang mewakilinya (seperti ayah, kakek, atau hakim) yang menyerahkan perwalian perempuan kepada calon suami. Ijab ini merupakan ekspresi persetujuan dan penyerahan hak perwalian untuk menikahkan calon istri kepada calon suami. Penting untuk digarisbawahi bahwa ijab tidak bisa diucapkan oleh calon istri sendiri, melainkan harus melalui walinya, kecuali dalam mazhab Hanafi dalam kondisi tertentu yang memperbolehkan wanita baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri (dengan batasan-batasan tertentu), namun mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jama'ah dari tiga mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i, Hanbali) mewajibkan keberadaan wali. Bahkan bagi mazhab Hanafi sekalipun, keberadaan wali adalah sesuatu yang lebih utama dan disyariatkan.

Syarat-syarat Ijab yang Sah:

Diucapkan oleh Wali atau Wakilnya: Ini adalah syarat mutlak dalam mayoritas mazhab. Wali adalah orang yang memiliki kekuasaan hukum untuk menikahkan seorang perempuan, biasanya ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, atau dalam kasus tidak adanya wali nasab, maka wali hakim.
Menggunakan Lafazh Nikah atau Tazwij: Lafazh yang digunakan harus secara eksplisit mengandung makna pernikahan, seperti "Aku nikahkan engkau..." (Ankahtuka) atau "Aku kawinkan engkau..." (Zawwajtuka). Penggunaan lafazh lain yang maknanya tidak secara tegas merujuk pada pernikahan dapat menjadikan ijab tidak sah, kecuali jika ada kebiasaan ('urf) yang kuat dan jelas menunjukkan maksud pernikahan.
Jelas dan Tegas: Lafazh ijab tidak boleh mengandung ambiguitas, keraguan, atau kemungkinan tafsir ganda. Maksud dan tujuannya harus jelas, yaitu menikahkan perempuan tersebut kepada laki-laki yang disebutkan.
Tidak Bersyarat: Ijab tidak boleh digantungkan pada suatu syarat yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, "Aku nikahkan engkau jika kamu lulus ujian." Ini akan membatalkan ijab karena akad nikah harus bersifat pasti dan langsung berlaku.
Tidak Terbatas Waktu: Pernikahan dalam Islam adalah ikatan permanen, bukan untuk sementara. Oleh karena itu, ijab tidak boleh menyebutkan batasan waktu. Pernikahan mut'ah (kawin kontrak) yang dibatasi waktu adalah haram dan tidak sah menurut mayoritas ulama.
Disebutkan Nama Calon Istri dan Calon Suami: Meskipun tidak selalu wajib disebutkan secara eksplisit jika yang hadir sudah jelas siapa yang dimaksud, namun untuk menghindari keraguan dan memastikan kejelasan, sebaiknya nama calon istri dan calon suami disebutkan dalam ijab.
Terdengar oleh Saksi: Para saksi harus mendengar dengan jelas lafazh ijab yang diucapkan.

Contoh Lafazh Ijab:

"Ananda [Nama Calon Suami], saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama [Nama Calon Istri] dengan mas kawin [jumlah atau jenis mas kawin] tunai."

Atau dalam bahasa Arab:

"Ankahtuka wa zawwajtuka ibnatī [Nama Calon Istri] bi mahri [jumlah atau jenis mas kawin] hallan."

Qabul (Penerimaan)

Qabul adalah pernyataan persetujuan dan penerimaan dari pihak calon suami atas penyerahan perwalian yang diucapkan oleh wali. Ini adalah bagian kedua dari sighat yang menegaskan bahwa calon suami bersedia menerima perempuan tersebut sebagai istrinya dengan semua hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Syarat-syarat Qabul yang Sah:

Diucapkan oleh Calon Suami atau Wakilnya: Qabul harus diucapkan oleh calon suami sendiri atau orang yang diwakilkan kepadanya secara sah.
Sesuai dengan Ijab: Lafazh qabul harus sesuai dengan lafazh ijab. Artinya, calon suami menerima pernikahan yang sama persis dengan yang ditawarkan oleh wali. Jika wali mengatakan "Aku nikahkan engkau dengan putriku Fatimah", maka calon suami harus mengatakan "Saya terima nikahnya Fatimah", bukan "Saya terima nikahnya Zainab".
Jelas dan Tegas: Sama seperti ijab, qabul juga tidak boleh ambigu atau mengandung keraguan. Calon suami harus menyatakan penerimaannya secara lugas.
Tidak Bersyarat: Qabul juga tidak boleh digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Misalnya, "Saya terima nikahnya jika dia memberikan saya rumah." Ini akan membatalkan qabul.
Tidak Terbatas Waktu: Qabul tidak boleh dibatasi oleh waktu, sejalan dengan prinsip permanennya pernikahan.
Berkesinambungan dengan Ijab (Muwalah): Jeda antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama. Harus ada kesinambungan yang menunjukkan bahwa qabul adalah respons langsung terhadap ijab. Jika ada jeda yang sangat lama, atau terjadi perubahan suasana, maka ijab bisa dianggap gugur dan harus diulang.
Terdengar oleh Saksi: Sama seperti ijab, para saksi harus mendengar dengan jelas lafazh qabul yang diucapkan.

Contoh Lafazh Qabul:

"Saya terima nikahnya [Nama Calon Istri] binti [Nama Ayah Calon Istri] dengan mas kawin tersebut tunai."

Atau dalam bahasa Arab:

"Qabiltu nikahaha wa tazwījaha bi mahrihi."

Kesempurnaan sighat nikah, dengan terpenuhinya semua syarat ijab dan qabul, adalah penentu utama keabsahan sebuah pernikahan. Setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat ini dapat berakibat pada batalnya akad nikah, yang memiliki implikasi hukum dan syar'i yang serius.

Visualisasi Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan) dalam akad nikah.

Bahasa, Kejelasan, dan Keberlangsungan Sighat

Selain struktur ijab dan qabul, ada beberapa aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sighat nikah, yaitu penggunaan bahasa, kejelasan makna, dan keberlangsungan antara ijab dan qabul.

Penggunaan Bahasa dalam Sighat

Pada prinsipnya, lafazh ijab dan qabul yang paling utama adalah dalam bahasa Arab, mengingat itu adalah bahasa Al-Qur'an dan Hadis. Namun, syariat Islam juga bersifat universal dan akomodatif. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa sighat nikah juga dapat diucapkan dalam bahasa selain Arab, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki Makna yang Sama Persis: Lafazh dalam bahasa lokal harus memiliki padanan makna yang setara dan tidak mengurangi substansi "nikah" atau "tazwij" dalam bahasa Arab.
Dipahami oleh Semua Pihak: Baik wali, calon suami, maupun para saksi harus memahami dengan jelas makna dari lafazh yang diucapkan. Ini adalah kunci untuk memastikan adanya persetujuan yang sah.
Tidak Ada Lafazh Arab yang Mampu Diucapkan: Dalam beberapa pandangan, jika pihak yang berakad mampu berbahasa Arab dengan baik, maka lebih utama menggunakan bahasa Arab. Namun, dalam konteks masyarakat non-Arab, penggunaan bahasa lokal adalah keniscayaan dan dibolehkan.

Di Indonesia misalnya, sighat nikah umumnya diucapkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya sudah disebutkan sebelumnya: "Saya nikahkan..." dan "Saya terima nikahnya...". Ini adalah sah karena telah memenuhi kriteria makna yang jelas dan dipahami oleh masyarakat. Beberapa daerah mungkin juga menggunakan bahasa daerah masing-masing, selama makna dan tujuannya tetap jelas dan tidak ambigu.

Kejelasan Makna dan Lafazh

Kejelasan adalah prasyarat mutlak untuk sighat yang sah. Lafazh yang diucapkan harus terang, gamblang, dan tidak samar-samar. Hal ini berlaku untuk ijab maupun qabul. Beberapa poin yang menegaskan pentingnya kejelasan:

Tidak Boleh Implisit atau Kiasan: Sighat tidak boleh hanya mengandalkan isyarat atau kiasan yang tidak pasti maknanya, kecuali dalam kondisi darurat seperti bagi tunawicara yang akan dijelaskan lebih lanjut.
Tidak Boleh Mengandung Makna Lain: Lafazh yang digunakan tidak boleh memiliki dua atau lebih makna, salah satunya adalah makna pernikahan dan yang lain bukan, sehingga menimbulkan keraguan.
Tidak Boleh Mengandung Syarat Batal: Kejelasan juga mencakup ketiadaan syarat-syarat yang membatalkan akad, seperti membatasi waktu atau menggantungkannya pada kejadian di masa depan.

Fungsi kejelasan ini adalah untuk menghilangkan segala bentuk ketidakpastian (gharar) dalam akad nikah, yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari dan berlawanan dengan tujuan pernikahan yang menghendaki kejelasan dan kepastian hukum.

Keberlangsungan (Muwalah) antara Ijab dan Qabul

Salah satu syarat terpenting bagi sahnya sighat adalah adanya keberlangsungan (muwalah) antara ijab dan qabul. Ini berarti bahwa tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara ucapan ijab dan qabul. Kedua ucapan tersebut harus saling bersambung, menunjukkan bahwa qabul adalah respons langsung terhadap ijab.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan "terlalu lama" dalam jeda ini. Namun, intinya adalah jeda tersebut tidak boleh menyebabkan terputusnya konteks akad. Jika jeda terlalu lama sehingga wali, calon suami, atau saksi merasa bahwa akad telah berhenti atau perhatian mereka telah beralih ke hal lain, maka akad tersebut harus diulang dari awal. Jeda yang diperbolehkan adalah jeda singkat yang wajar, seperti untuk mengambil napas, atau untuk mengklarifikasi sesuatu yang sangat cepat dan relevan.

Implikasi dari muwalah ini sangat penting: akad nikah harus terasa seperti satu peristiwa tunggal yang kontinu, di mana penawaran segera diikuti oleh penerimaan. Ini menegaskan keseriusan dan niat tulus dari kedua belah pihak dalam membentuk ikatan suci tersebut tanpa keraguan atau penundaan yang tidak perlu.

Peran Sentral Wali dalam Ijab Nikah

Wali nikah adalah salah satu rukun terpenting dalam akad pernikahan seorang perempuan. Kedudukannya sangat fundamental dalam Islam, bahkan mayoritas ulama menganggap pernikahan tanpa wali adalah batal atau tidak sah. Peran wali sangat sentral dalam mengucapkan ijab, yaitu pernyataan penyerahan perwalian kepada calon suami.

Definisi dan Jenis-jenis Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak perwalian untuk menikahkan seorang perempuan. Hak perwalian ini didasarkan pada hubungan kekerabatan (nasab), pembebasan budak (wala'), atau kekuasaan hukum (hakim).

Secara umum, jenis-jenis wali dapat dikategorikan sebagai berikut:

Wali Nasab: Ini adalah wali utama yang memiliki hubungan darah dengan perempuan. Urutannya telah ditetapkan dalam syariat Islam, dimulai dari yang terdekat:
- Ayah kandung.
- Kakek dari pihak ayah (ayahnya ayah).
- Saudara laki-laki kandung.
- Saudara laki-laki seayah.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan dari paman).
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- Paman (saudara ayah kandung).
- Anak laki-laki dari paman (sepupu).
- Dan seterusnya, mengikuti urutan ashobah (kerabat laki-laki dari jalur ayah).
Wali Hakim (Wali Sultan): Apabila tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, atau wali nasab yang ada enggan menikahkan (wali adhal), atau wali nasab berada di tempat yang sangat jauh dan tidak dapat dihubungi, maka perwalian beralih kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan syar'i untuk bertindak sebagai wali nikah, misalnya KUA di Indonesia.

Syarat-syarat menjadi wali nikah antara lain: Muslim, baligh, berakal, merdeka, dan adil (tidak fasik). Jika wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat ini (misalnya non-Muslim atau gila), maka hak perwalian beralih ke wali di bawahnya, atau ke wali hakim.

Keharusan Adanya Wali dalam Ijab

Mayoritas ulama (Jumhur, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa wali adalah batal dan tidak sah. Mereka berpegang pada sabda Rasulullah ﷺ:

"Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ahmad)

"Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Pendapat ini menekankan bahwa wali adalah pelindung hak-hak perempuan dan penjamin kemaslahatan baginya. Wali bertanggung jawab untuk memastikan calon suami adalah orang yang baik agamanya dan akhlaknya, serta mampu bertanggung jawab. Ijab yang diucapkan oleh wali menjadi simbol penyerahan amanah ini kepada calon suami.

Hanya mazhab Hanafi yang memperbolehkan seorang perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, asalkan ia menikah dengan laki-laki yang sekufu (setara) dengannya dan dengan mas kawin yang sesuai. Namun, mayoritas pandangan di Indonesia dan banyak negara Muslim lainnya mengikuti pandangan jumhur ulama yang mewajibkan adanya wali.

Kasus Wali Adhal (Enggan Menikahkan) dan Wakil Wali

Wali Adhal

Wali adhal terjadi ketika seorang wali yang sah dan berhak menikahkan enggan untuk menikahkan perempuannya dengan calon suami yang setara (kufu'), berakhlak baik, dan mampu memenuhi hak-hak istri, padahal perempuan tersebut ingin menikah dengannya. Dalam kondisi seperti ini, hak perwalian tidak otomatis gugur, melainkan berpindah kepada wali hakim. Perempuan yang merasa dizalimi oleh walinya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau lembaga yang berwenang agar wali hakim dapat menikahkan dirinya.

Penting untuk diingat bahwa penentuan wali adhal memerlukan pertimbangan dan penetapan dari pihak berwenang (hakim), tidak bisa diputuskan sendiri oleh perempuan atau calon suaminya. Alasannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan klaim adhal dan memastikan bahwa wali memang benar-benar enggan tanpa alasan syar'i.

Wakil Wali (Wakalatan)

Wali berhak untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain untuk mengucapkan ijab. Ini sering terjadi ketika wali berhalangan hadir di majelis akad nikah karena sakit, jarak jauh, atau alasan lain yang sah. Proses perwakilan ini disebut wakalah.

Syarat-syarat wakalah wali:

Wali harus memberikan izin dan kekuasaan kepada wakilnya secara jelas dan tegas.
Wakil harus memenuhi syarat sebagai orang yang dapat melakukan akad nikah (Muslim, baligh, berakal).
Wakil hanya bertindak atas nama wali, tidak atas nama dirinya sendiri.

Contoh lafazh wakalah: "Saya mewakilkan kepada Saudara [Nama Wakil] untuk menikahkan putri saya [Nama Calon Istri] dengan [Nama Calon Suami]." Kemudian wakil akan mengucapkan ijab, misalnya: "Saya adalah wakil dari Bapak [Nama Wali], dan saya nikahkan Anda [Nama Calon Suami] dengan putri beliau [Nama Calon Istri]..."

Kehadiran wali atau wakilnya dalam ijab nikah adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar dalam kebanyakan interpretasi syariat. Ini menunjukkan perlindungan dan kehormatan yang diberikan Islam kepada kaum perempuan, memastikan bahwa keputusan besar dalam hidup mereka seperti pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang dan didukung oleh pihak yang bertanggung jawab.

Peran Vital Saksi dalam Mengesahkan Sighat Nikah

Selain wali dan sighat, keberadaan saksi adalah rukun nikah yang tidak kalah pentingnya. Saksi adalah mata dan telinga masyarakat yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah, memastikan bahwa ijab dan qabul diucapkan dengan benar dan sukarela, serta semua rukun dan syarat lainnya terpenuhi. Tanpa kehadiran saksi yang memenuhi syarat, akad nikah dianggap tidak sah oleh mayoritas ulama.

Jumlah dan Kualifikasi Saksi

Para ulama sepakat bahwa jumlah saksi yang diperlukan untuk akad nikah adalah dua orang. Ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ahmad)

Kualifikasi saksi sangat penting untuk menjamin validitas kesaksian mereka. Syarat-syarat saksi nikah meliputi:

Islam: Kedua saksi harus beragama Islam. Seorang non-Muslim tidak sah menjadi saksi pernikahan seorang Muslim.
Baligh: Saksi harus sudah mencapai usia dewasa (baligh). Anak-anak belum dianggap memiliki kemampuan penuh untuk memberikan kesaksian.
Berakal: Saksi harus memiliki akal sehat, tidak gila atau dalam kondisi yang menghilangkan kesadaran.
Merdeka: Saksi harus orang yang merdeka (bukan budak). Meskipun perbudakan sudah tidak ada, syarat ini menegaskan kemandirian dan tanggung jawab pribadi.
Adil: Ini adalah syarat yang paling sering diperdebatkan dan memiliki definisi yang luas. Adil dalam konteks ini berarti saksi adalah orang yang senantiasa menjaga takwa, menjauhi dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam kesaksian mereka. Beberapa ulama modern menafsirkan keadilan sebagai "tidak fasik secara terang-terangan", artinya dikenal sebagai orang baik dalam komunitasnya.
Mendengar dan Memahami Ijab dan Qabul: Saksi harus hadir secara fisik di majelis akad nikah, dan mereka harus mendengar dengan jelas lafazh ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dan calon suami. Mereka juga harus memahami makna dari lafazh tersebut.
Tidak Ada Hubungan Keluarga Langsung dengan Calon Suami/Istri: Meskipun tidak selalu menjadi syarat mutlak yang membatalkan, beberapa pendapat mengutamakan saksi yang tidak terlalu dekat hubungannya secara langsung, untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Namun, yang terpenting adalah sifat adil dan jujur mereka.

Pentingnya Saksi dalam Menegakkan Sighat

Kehadiran saksi memiliki beberapa fungsi vital dalam mengesahkan sighat nikah dan seluruh akad pernikahan:

Penjamin Keabsahan: Saksi adalah bukti konkret bahwa akad nikah telah terjadi sesuai dengan syariat. Mereka menegaskan bahwa ijab dan qabul telah diucapkan oleh pihak yang berwenang dengan lafazh yang sah.
Mencegah Perselisihan: Dalam kasus adanya perselisihan di kemudian hari (misalnya tentang apakah pernikahan telah terjadi atau tidak), kesaksian mereka menjadi alat bukti yang sah di mata hukum agama dan negara. Tanpa saksi, klaim pernikahan bisa mudah dibantah.
Publisitas dan Pengumuman: Meskipun tidak secara langsung merupakan bagian dari rukun sighat, kehadiran saksi juga berperan dalam mengumumkan pernikahan secara tidak langsung. Pernikahan dalam Islam adalah deklarasi publik, bukan ikatan rahasia. Kehadiran saksi membantu dalam aspek publisitas ini, meskipun bentuk publisitas lain seperti walimah (resepsi) lebih ditekankan.
Membantu Mengontrol Pelanggaran Syariat: Saksi yang adil akan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau pelanggaran syariat lainnya dalam pelaksanaan akad nikah. Jika ada indikasi pelanggaran, mereka seharusnya dapat menegur atau melaporkannya.

Tanpa kehadiran dua saksi yang memenuhi syarat, akad nikah dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pasangan yang akan menikah untuk memastikan bahwa mereka memiliki dua saksi yang kredibel dan memahami betul peran mereka dalam upacara sakral tersebut. Peran saksi bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi hukum syar'i yang menjaga integritas dan keabsahan pernikahan.

Hikmah dan Tujuan di Balik Penetapan Sighat Nikah

Setiap syariat yang ditetapkan Allah SWT pasti mengandung hikmah dan tujuan yang mulia bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan penetapan sighat nikah sebagai rukun fundamental dalam akad pernikahan. Adanya ijab dan qabul yang jelas dan memenuhi syarat bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual yang mendalam.

Kepastian Hukum dan Legitimasi

Salah satu hikmah utama sighat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum (legitimasi) terhadap ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan adalah haram. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengubah status hubungan dari yang tidak dibolehkan menjadi halal.

Pembeda Halal dan Haram: Sighat nikah secara tegas membedakan antara hubungan yang sah dan tidak sah. Dengan ijab dan qabul, status kedua belah pihak berubah menjadi suami istri secara syar'i, sehingga semua hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam menjadi berlaku.
Menghindari Fitnah dan Kesamaran: Tanpa sighat yang jelas, akan sulit bagi masyarakat untuk membedakan mana pasangan yang menikah sah dan mana yang tidak. Ini dapat menimbulkan fitnah, kebingungan, dan kerusakan tatanan sosial. Sighat menghilangkan keraguan dan memberikan kejelasan status.
Dasar Hukum Hak dan Kewajiban: Setelah sighat diucapkan dan akad sah, secara otomatis muncullah hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah, mahar, pergaulan yang baik, serta hak waris. Sighat menjadi titik tolak berlakunya semua ketentuan hukum ini.

Formalisasi Komitmen dan Tanggung Jawab

Pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang besar. Sighat nikah berfungsi sebagai formalisasi komitmen ini di hadapan Allah SWT, wali, saksi, dan masyarakat. Ucapan ijab dan qabul bukan hanya kata-kata, melainkan janji suci yang mengikat kedua belah pihak dalam tanggung jawab yang besar.

Keseriusan Niat: Membutuhkan ucapan yang jelas dan tegas menunjukkan keseriusan niat dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga yang langgeng. Ini bukan keputusan yang diambil secara sembarangan.
Kesadaran Penuh: Proses ijab qabul yang terstruktur mengharuskan calon suami dan wali untuk sadar sepenuhnya akan apa yang mereka ucapkan dan konsekuensinya. Ini menanamkan rasa tanggung jawab atas janji suci tersebut.
Pengakuan Publik: Meskipun tidak selalu harus dihadiri khalayak ramai, keberadaan saksi dalam sighat nikah adalah bentuk pengakuan publik minimal bahwa komitmen ini telah terjadi.

Aspek Spiritual dan Ibadah

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah. Sighat nikah, sebagai pintu gerbang menuju ibadah ini, juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Mengikuti Sunnah Nabi: Pelaksanaan sighat sesuai tuntunan adalah wujud ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, yang mengajarkan tata cara pernikahan yang benar.
Sakralisasi Ikatan: Lafazh ijab dan qabul, terutama ketika diucapkan dalam bahasa Arab yang memiliki keagungan, memberikan nuansa sakral pada ikatan pernikahan. Ia bukan sekadar kontrak, melainkan sebuah perjanjian yang disaksikan oleh Allah SWT.
Mendatangkan Keberkahan: Dengan melakukan sighat secara sah, pasangan berharap mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dalam rumah tangga mereka, karena mereka telah memulai ikatan tersebut sesuai dengan aturan-Nya.

Melindungi Hak-hak Perempuan

Peran wali dalam ijab dan kehadiran saksi dalam sighat secara keseluruhan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan. Ini memastikan bahwa perempuan tidak dinikahkan secara paksa, ditipu, atau dimanfaatkan.

Persetujuan Wali: Wali yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa calon suami adalah pilihan yang baik dan akan memperlakukan putrinya dengan hormat.
Persetujuan Calon Istri: Meskipun ijab diucapkan oleh wali, persetujuan calon istri adalah prasyarat. Wali tidak boleh menikahkan tanpa persetujuan perempuan yang akan dinikahkan, kecuali dalam kasus gadis kecil yang belum baligh (yang juga memiliki batasan dan perbedaan pendapat ulama).
Transparansi: Kejelasan sighat dan keberadaan saksi memastikan bahwa seluruh proses transparan dan tidak ada yang disembunyikan.

Dengan demikian, sighat nikah adalah lebih dari sekadar formalitas lisan. Ia adalah manifestasi dari tujuan-tujuan agung pernikahan dalam Islam: membentuk keluarga yang sah dan berkah, menegakkan hak dan kewajiban, serta menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat.

Implikasi Sighat yang Tidak Sah: Batalnya Akad dan Konsekuensinya

Mengingat kedudukan sighat sebagai rukun nikah yang fundamental, maka kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat sighat secara otomatis akan berakibat pada batalnya akad nikah. Batalnya akad nikah ini memiliki implikasi hukum dan sosial yang sangat serius, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut dianggap tidak sah di mata syariat Islam.

Jenis-jenis Batalnya Akad Nikah

Dalam fiqh, ada dua kategori utama pembatalan akad nikah:

Nikah Batil (Fasid): Ini adalah pernikahan yang rusak atau batal sejak awal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat inti pernikahan, seperti tidak adanya wali, saksi, atau sighat yang sah. Pernikahan seperti ini dianggap tidak pernah ada secara syar'i. Segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan batil dianggap tidak sah, dan pasangan tersebut wajib dipisahkan segera setelah diketahui ketidakabsahannya.
Nikah Fasid (Rusak): Meskipun terkadang digunakan secara bergantian dengan batil, sebagian ulama membedakan nikah fasid sebagai pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tidak sampai membatalkan esensi akad secara total. Contohnya adalah pernikahan yang terjadi karena adanya penghalang yang bisa dihilangkan (misalnya pernikahan tanpa wali dalam mazhab Hanafi, yang bisa disahkan oleh hakim jika memenuhi syarat lainnya, atau pernikahan dengan seorang wanita yang sedang dalam masa iddah namun belum dihubungkan dengan jima'). Namun, dalam konteks sighat, jika syarat dasarnya tidak terpenuhi, ia cenderung jatuh pada kategori batil.

Jika sighat tidak sah, misalnya karena lafazhnya tidak jelas, tidak bersambung antara ijab dan qabul, atau tidak menggunakan lafazh yang menunjukkan pernikahan, maka pernikahan tersebut masuk kategori nikah batil. Artinya, ikatan suami istri tidak pernah terbentuk.

Konsekuensi Hukum dan Sosial

Batalnya akad nikah karena sighat yang tidak sah membawa sejumlah konsekuensi yang sangat berat:

Hubungan Zina: Jika pasangan hidup bersama setelah akad yang batil, maka hubungan tersebut dianggap sebagai perzinaan di mata syariat. Ini adalah dosa besar dalam Islam.
Tidak Ada Nasab (Keturunan): Anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang batil, secara hukum syar'i, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya yang melakukan pernikahan batil tersebut. Namun, dalam hukum positif negara Muslim, demi melindungi anak, seringkali nasab tetap diakui (misalnya di Indonesia melalui penetapan pengadilan), tetapi secara agama hal ini menimbulkan kompleksitas.
Tidak Ada Warisan: Jika salah satu pihak meninggal dunia, pihak lain tidak memiliki hak waris karena ikatan pernikahan yang sah tidak pernah ada.
Tidak Ada Nafkah: Pihak perempuan tidak berhak menuntut nafkah dari pihak laki-laki, karena tidak ada kewajiban suami istri yang sah.
Tidak Ada Talak: Karena pernikahan tidak pernah sah, maka tidak ada talak yang bisa dijatuhkan. Untuk mengakhiri hubungan, cukup dengan pemisahan, karena memang tidak ada ikatan yang perlu diputuskan.
Tidak Ada Idah: Karena tidak ada pernikahan yang sah, maka tidak ada masa idah bagi perempuan setelah pemisahan. Namun, bagi perempuan yang sudah digauli, sebagian ulama menyarankan untuk menunggu satu kali haid untuk memastikan rahimnya kosong sebelum menikah lagi, sebagai bentuk kehati-hatian.
Hukuman Duniawi (Jika Dibuktikan): Dalam sistem peradilan Islam yang sempurna, pihak yang terlibat dalam pernikahan batil bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatan zina.

Melihat betapa seriusnya konsekuensi ini, sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap elemen sighat nikah, termasuk semua syarat-syaratnya, terpenuhi dengan sempurna. Calon pengantin, wali, dan saksi harus memahami betul tanggung jawab mereka dalam memastikan keabsahan akad. Ini bukan hanya masalah formalitas, tetapi masalah penegakan hukum syariat yang menjaga kemurnian nasab, kehormatan, dan hak-hak individu dalam masyarakat Islam.

Pentingnya pemahaman ini juga mendorong lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah untuk memberikan edukasi yang cukup tentang rukun dan syarat nikah, serta menyediakan petugas pencatat nikah yang kompeten untuk membimbing dan mengawasi proses akad agar sah secara syar'i dan tercatat secara negara.

Sighat Nikah dalam Konteks Modern dan Permasalahan Kontemporer

Meskipun prinsip-prinsip sighat nikah telah ditetapkan secara baku dalam syariat Islam, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa beberapa tantangan dan pertanyaan baru terkait penerapannya. Bagaimana sighat diadaptasi dalam situasi yang berbeda, dan bagaimana syariat menjawab permasalahan kontemporer ini?

Sighat Nikah Jarak Jauh (Online/Teleconference)

Dengan adanya internet dan teknologi komunikasi, muncul pertanyaan tentang keabsahan akad nikah yang dilakukan secara jarak jauh, misalnya melalui video call atau teleconference. Para ulama modern memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini:

Pandangan yang Membolehkan (dengan Syarat Ketat): Sebagian ulama, terutama dari kalangan yang memandang akad adalah ijab dan qabul semata, membolehkan nikah jarak jauh asalkan semua rukun dan syarat terpenuhi. Syarat utamanya adalah:
1. Semua pihak (wali, calon suami, saksi) dapat melihat dan mendengar langsung ijab dan qabul secara jelas melalui media komunikasi.
2. Tidak ada keraguan tentang identitas pihak-pihak yang berakad.
3. Ada saksi yang hadir di tempat wali dan di tempat calon suami secara terpisah, atau kedua saksi hadir di salah satu tempat dan dapat menyaksikan seluruh proses.
4. Tidak ada jeda yang terlalu lama antara ijab dan qabul.
5. Adanya otoritas syar'i atau notaris yang mengesahkan proses tersebut untuk kepastian hukum.
Pandangan ini berargumen bahwa hakikat akad adalah ijab dan qabul, dan teknologi hanyalah sarana untuk menyampaikan ucapan tersebut.
Pandangan yang Tidak Membolehkan: Sebagian ulama lain, terutama dari mazhab Syafi'i, menekankan pentingnya kehadiran fisik dan persatuan majelis (ittihad al-majlis) dalam akad nikah. Mereka berpendapat bahwa akad nikah membutuhkan kehadiran langsung semua pihak di satu majelis yang sama, untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan, kesalahpahaman, dan menjaga kemuliaan akad. Mereka khawatir adanya manipulasi atau ketidakjelasan dalam komunikasi jarak jauh.

Di Indonesia, umumnya Kantor Urusan Agama (KUA) mensyaratkan kehadiran fisik wali, calon suami, dan saksi. Namun, dalam kondisi darurat (misalnya pandemi), ada fleksibilitas tertentu dengan tetap memastikan semua syarat syar'i terpenuhi dan diawasi oleh petugas berwenang.

Sighat bagi Tunawicara atau Pihak yang Tidak Mampu Berbicara

Bagaimana sighat diucapkan jika salah satu pihak, misalnya wali atau calon suami, adalah tunawicara atau tidak mampu berbicara karena sakit atau kondisi lainnya? Dalam kasus ini, syariat Islam memberikan kelonggaran:

Isyarat yang Jelas dan Dipahami: Jika tunawicara, maka isyarat yang jelas dan dipahami oleh semua pihak yang hadir (terutama saksi) dapat menggantikan ucapan. Isyarat tersebut harus menunjukkan maksud pernikahan secara pasti dan tidak ambigu.
Tulisan: Jika tunawicara bisa menulis, maka tulisan yang jelas dan ditandatangani di hadapan saksi juga dapat menggantikan ucapan.
Wakil: Opsi lain adalah dengan mewakilkan kepada orang lain yang mampu berbicara untuk mengucapkan ijab atau qabul atas nama mereka. Ini adalah solusi yang paling umum dan aman.

Kuncinya adalah memastikan bahwa maksud dan persetujuan untuk menikah atau menikahkan benar-benar tersampaikan dengan jelas dan tegas, meskipun tidak melalui lisan.

Sighat Melalui Penerjemah

Ketika wali, calon suami, atau saksi tidak memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul, maka peran penerjemah menjadi krusial. Pernikahan akan sah jika:

Penerjemah adalah orang yang terpercaya (adil) dan menguasai kedua bahasa dengan baik.
Penerjemah menyampaikan makna ijab dan qabul secara akurat tanpa ada penambahan atau pengurangan.
Semua pihak yang berakad dan saksi memahami terjemahan yang disampaikan.

Sebaiknya, penerjemah bukan salah satu dari saksi untuk menghindari konflik peran, meskipun dalam beberapa kondisi darurat hal ini bisa dipertimbangkan dengan kehati-hatian ekstra.

Nikah Siri dan Sighat Nikah

Istilah "nikah siri" seringkali merujuk pada pernikahan yang sah secara agama (memenuhi rukun dan syarat, termasuk sighat yang sah) tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara. Dari sudut pandang syariat, jika semua rukun nikah (calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan sighat yang sah) terpenuhi, maka nikah siri adalah sah secara agama. Namun, tidak tercatatnya pernikahan ini membawa banyak konsekuensi hukum di kemudian hari, terutama terkait hak-hak istri dan anak (misalnya akta kelahiran, warisan, perceraian, dan pengakuan di mata hukum negara).

Pemerintah dan ulama kontemporer di banyak negara Muslim sangat menganjurkan pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta untuk menghindari permasalahan sosial yang kompleks. Jadi, meskipun sighat dalam nikah siri bisa jadi sah secara agama, ketiadaan pencatatan bisa menimbulkan mudarat yang besar.

Permasalahan-permasalahan kontemporer ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip sighat tetap baku, aplikasi dan interpretasinya perlu mempertimbangkan konteks zaman dengan tetap menjaga esensi dan tujuan syariat. Diskusi dan ijtihad ulama terus berlanjut untuk memberikan solusi yang relevan tanpa mengorbankan keabsahan akad nikah.

Persiapan dan Tata Cara Pelaksanaan Sighat Nikah

Agar pelaksanaan sighat nikah berjalan lancar, sah secara syar'i, dan tercatat secara negara, diperlukan persiapan yang matang dan pemahaman yang baik tentang tata caranya. Baik calon pengantin, wali, maupun pihak-pihak terkait lainnya memiliki peran masing-masing dalam memastikan kesempurnaan akad.

Edukasi Pra-Nikah: Memahami Rukun dan Syarat

Sebelum melangsungkan pernikahan, sangat dianjurkan bagi calon pengantin dan wali untuk mengikuti edukasi pra-nikah. Program ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga keagamaan atau pemerintah (misalnya KUA di Indonesia) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek pernikahan, termasuk:

Rukun dan syarat nikah, termasuk sighat.
Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.
Manajemen konflik dalam rumah tangga.
Aspek-aspek administratif pernikahan.

Dengan pemahaman yang baik, calon pengantin akan lebih siap secara mental dan spiritual, serta dapat menghindari kesalahan fatal dalam pelaksanaan akad nikah, terutama terkait sighat.

Persiapan Fisik dan Mental di Hari Akad

Pada hari akad nikah, penting bagi semua pihak yang terlibat langsung (wali, calon suami, saksi) untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental:

Kondisi Prima: Pastikan dalam kondisi sehat dan segar, tidak lelah atau sakit, agar dapat fokus dan mengucapkan sighat dengan jelas.
Tenang dan Fokus: Meskipun gugup adalah wajar, usahakan untuk tetap tenang dan fokus pada inti acara. Bimbingan dari petugas pencatat nikah sangat membantu.
Memahami Lafazh: Calon suami dan wali sebaiknya melatih lafazh ijab dan qabul sebelumnya agar tidak terbata-bata atau salah dalam pengucapannya.
Niat yang Ikhlas: Perbarui niat bahwa pernikahan ini adalah ibadah dan untuk mencari ridha Allah SWT.

Tata Cara Pelaksanaan di Majelis Akad

Meskipun ada sedikit variasi tradisi di berbagai daerah, tata cara pelaksanaan sighat nikah umumnya mengikuti urutan berikut:

Pembukaan Acara: Dimulai dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dan khutbah nikah (nasihat pernikahan) oleh petugas pencatat nikah atau ulama.
Verifikasi Dokumen dan Saksi: Petugas pencatat nikah akan memverifikasi identitas calon suami, wali, dan saksi, serta memastikan semua dokumen persyaratan telah lengkap. Saksi akan ditanya apakah mereka bersedia menjadi saksi dan memahami peran mereka.
Penyerahan Mahar: Biasanya mas kawin/mahar diserahkan oleh calon suami kepada wali, atau diperlihatkan di majelis akad sebagai simbol pemenuhan hak calon istri.
Proses Ijab:
- Wali (atau wakilnya) duduk berhadapan langsung dengan calon suami.
- Wali mengucapkan lafazh ijab dengan jelas, tegas, dan terdengar oleh calon suami serta kedua saksi. Contoh: "Ananda [Nama Calon Suami], saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama [Nama Calon Istri] dengan mas kawin [jumlah atau jenis mas kawin] tunai."
- Wali mengarahkan pandangannya ke calon suami.
Proses Qabul:
- Setelah wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera merespons dengan lafazh qabul. Jeda tidak boleh terlalu lama.
- Calon suami mengucapkan lafazh qabul dengan jelas, tegas, dan terdengar oleh wali serta kedua saksi. Contoh: "Saya terima nikahnya [Nama Calon Istri] binti [Nama Ayah Calon Istri] dengan mas kawin tersebut tunai."
Pengesahan oleh Saksi: Setelah qabul diucapkan, petugas pencatat nikah akan bertanya kepada kedua saksi: "Bagaimana para saksi? Sah?" Jika kedua saksi menyatakan "Sah!" atau "Alhamdulillah, sah!", maka akad nikah dianggap telah sah secara syar'i.
Doa dan Penandatanganan: Setelah sah, biasanya dilanjutkan dengan doa pernikahan, penandatanganan buku nikah oleh semua pihak terkait, dan penyerahan buku nikah.

Pentingnya tata cara ini adalah untuk memastikan bahwa setiap rukun dan syarat, khususnya sighat, telah terpenuhi dengan benar di bawah pengawasan yang ketat. Ini bukan hanya sebuah tradisi, tetapi sebuah metodologi yang telah diwariskan untuk menjaga integritas akad pernikahan dalam Islam.

Kesimpulan: Keagungan Sighat Nikah sebagai Fondasi Pernikahan Islami

Dari uraian panjang di atas, jelaslah bahwa sighat nikah bukanlah sekadar deretan kata-kata formalitas dalam sebuah upacara. Lebih dari itu, ia adalah inti, ruh, dan fondasi utama yang menegakkan keabsahan sebuah akad pernikahan dalam syariat Islam. Tanpa sighat yang sempurna—yakni ijab dan qabul yang memenuhi segala syarat dan rukunnya—maka ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan tidak akan pernah terwujud di mata agama.

Setiap detail dalam sighat nikah, mulai dari kejelasan lafazh, ketegasan niat, ketiadaan syarat yang membatalkan, hingga keberlangsungan antara ijab dan qabul, adalah manifestasi dari kehati-hatian syariat Islam dalam menjaga kemurnian dan keagungan lembaga pernikahan. Kehadiran wali bukan hanya sebagai penyerah perwalian, tetapi juga sebagai penjamin maslahat bagi calon istri, sedangkan para saksi berperan sebagai penegak kebenaran dan pencegah fitnah di masyarakat.

Hikmah di balik penetapan sighat nikah sangatlah mendalam. Ia memberikan kepastian hukum, membedakan antara yang halal dan haram, serta menjadi titik tolak bagi berlakunya segala hak dan kewajiban suami istri. Sighat juga menanamkan kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban oleh pasangan yang menikah, mengukuhkan komitmen mereka di hadapan Allah SWT, dan pada akhirnya, menjadi sarana untuk meraih keberkahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dalam menghadapi tantangan zaman modern, baik itu nikah jarak jauh, kondisi tunawicara, atau perbedaan bahasa, prinsip-prinsip sighat tetap teguh. Syariat Islam selalu mencari solusi yang memungkinkan penyesuaian tanpa mengorbankan esensi. Namun, kehati-hatian dan pengawasan oleh pihak berwenang sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap solusi tetap selaras dengan tuntunan syar'i.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang sighat nikah adalah suatu keharusan bagi setiap Muslim yang akan melangsungkan pernikahan, wali, maupun para saksi. Ini bukan hanya untuk memastikan sahnya akad di dunia, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridaan dari Allah SWT, serta mewujudkan tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri sebagai salah satu pilar kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Semoga artikel ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai sighat nikah, sehingga setiap ikatan suci yang terjalin senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah SWT.