Contoh Akta Pendirian Perusahaan: Panduan Lengkap

Memulai sebuah bisnis adalah langkah besar yang penuh dengan tantangan dan peluang. Salah satu fondasi paling krusial dalam mendirikan entitas bisnis yang sah dan berintegritas di Indonesia adalah Akta Pendirian Perusahaan. Dokumen legal ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal keberadaan perusahaan, tetapi juga menjadi cerminan visi, misi, serta struktur operasional dan kepemilikan yang jelas. Tanpa akta pendirian yang valid, sebuah bisnis tidak akan dapat beroperasi secara legal, mengakses perizinan, maupun menjalin kerja sama dengan pihak lain. Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk akta pendirian perusahaan, khususnya untuk jenis Perseroan Terbatas (PT), mulai dari pengertian, komponen, proses pembuatan, hingga contoh detail isinya.

Ikon dokumen dan pena yang melambangkan akta pendirian perusahaan.

Apa Itu Akta Pendirian Perusahaan?

Akta Pendirian Perusahaan adalah dokumen resmi yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Akta ini memuat informasi fundamental tentang perusahaan, seperti nama, maksud dan tujuan, modal dasar, susunan pengurus (direksi dan dewan komisaris), serta hak dan kewajiban para pemegang saham. Secara esensial, akta ini adalah "akte kelahiran" bagi sebuah entitas bisnis, memberikannya status hukum yang sah.

Pentingnya akta pendirian tidak bisa diremehkan. Tanpa akta ini, bisnis yang Anda jalankan tidak memiliki identitas hukum yang jelas, yang berarti tidak dapat melakukan tindakan hukum seperti membuka rekening bank atas nama perusahaan, menandatangani kontrak, mengajukan pinjaman, atau bahkan mendapatkan perizinan usaha dari pemerintah. Ini adalah langkah pertama yang tidak dapat diabaikan dalam perjalanan mendirikan perusahaan yang berkelanjutan dan patuh hukum.

Mengapa Akta Pendirian Sangat Penting?

Legalitas Usaha: Memberikan status hukum yang sah bagi perusahaan, membedakannya dari usaha perorangan.
Perlindungan Hukum: Memisahkan aset pribadi pemilik dengan aset perusahaan, memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pemegang saham.
Kredibilitas: Meningkatkan kepercayaan dari pihak ketiga, seperti bank, investor, pemasok, dan pelanggan.
Akses Perizinan: Merupakan syarat mutlak untuk memperoleh berbagai izin usaha dan perizinan lain yang diperlukan.
Struktur Jelas: Menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perusahaan (pemegang saham, direksi, komisaris).
Dasar Resolusi Sengketa: Menjadi acuan utama jika terjadi sengketa internal antar pemegang saham atau pengurus.

Jenis-Jenis Badan Usaha yang Memerlukan Akta Pendirian

Di Indonesia, ada beberapa jenis badan usaha yang pendiriannya memerlukan akta notaris. Namun, yang paling umum dan menjadi fokus utama artikel ini adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (PT): Badan hukum yang paling populer, memiliki modal dasar dan modal disetor, serta tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Sangat cocok untuk bisnis skala menengah hingga besar.
Persekutuan Komanditer (CV): Bukan badan hukum, tetapi pendiriannya juga melalui akta notaris. Memiliki sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer). Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas pada modal yang disetor.
Persekutuan Firma (Fa): Bukan badan hukum. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Seluruh sekutu memiliki tanggung jawab tak terbatas.
Yayasan: Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tidak bertujuan mencari keuntungan.
Koperasi: Badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

Dalam konteks artikel ini, kita akan lebih banyak membahas contoh dan struktur akta pendirian untuk Perseroan Terbatas (PT) karena kompleksitas dan popularitasnya sebagai entitas bisnis formal.

Ikon bangunan bisnis yang melambangkan kantor perusahaan.

Unsur-Unsur Pokok dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Sebuah akta pendirian PT harus memuat beberapa informasi krusial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Poin-poin ini menjadi fondasi bagi operasional dan keberlanjutan perusahaan.

1. Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan

Nama Perusahaan: Harus unik dan belum digunakan oleh PT lain di Indonesia. Notaris akan melakukan pengecekan nama melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham.
Tempat Kedudukan: Menunjukkan domisili hukum perusahaan. Ini penting untuk keperluan administrasi, perpajakan, dan yurisdiksi hukum. Biasanya mencakup kota atau kabupaten tempat kantor pusat beroperasi.

2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Bagian ini menjelaskan secara spesifik jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan perusahaan. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) digunakan sebagai acuan untuk menentukan kode dan deskripsi kegiatan usaha. Pemilihan KBLI yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi perizinan usaha dan operasional di kemudian hari.

Tips: Pastikan KBLI yang dipilih mencakup seluruh lini bisnis yang Anda rencanakan, bahkan untuk pengembangan di masa depan, agar tidak perlu sering melakukan perubahan akta.

3. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan

Berdasarkan UU PT, Perseroan Terbatas didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak terbatas. Umumnya, perusahaan modern memilih "tidak terbatas" agar tidak perlu memperbarui akta hanya karena masa berlaku habis.

4. Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor

Modal Dasar: Jumlah keseluruhan modal perusahaan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tidak ada lagi batasan modal dasar minimum (Rp 50.000.000) sejak UU Cipta Kerja, kecuali untuk sektor tertentu.
Modal Ditempatkan: Minimal 25% dari modal dasar yang diambil oleh para pendiri atau pemegang saham.
Modal Disetor: Minimal 100% dari modal ditempatkan harus disetor penuh. Bukti penyetoran modal ini biasanya berupa surat pernyataan penyetoran dari direksi dan/atau rekening bank atas nama perusahaan.

5. Nilai Nominal Saham

Menentukan harga per lembar saham. Meskipun tidak ada batasan minimum, penetapan nilai nominal yang wajar akan mempermudah transaksi saham dan valuasi perusahaan.

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi: Pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Minimal 1 Direktur.
Dewan Komisaris: Bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi. Minimal 1 Komisaris.
Masa jabatan, hak, dan kewajiban masing-masing juga dijelaskan di sini.

7. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Akta akan mengatur tentang tata cara penyelenggaraan RUPS, termasuk quorum kehadiran, tata cara pengambilan keputusan, jenis-jenis RUPS (tahunan, luar biasa), serta hal-hal yang memerlukan persetujuan RUPS. RUPS adalah organ tertinggi perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

8. Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen

Menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengalokasikan keuntungan, apakah sebagian besar ditahan sebagai laba ditahan untuk ekspansi, atau dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

9. Ketentuan Lain-lain

Bagian ini bisa mencakup hal-hal seperti:

Perubahan Anggaran Dasar.
Pembubaran dan Likuidasi perusahaan.
Penyelesaian sengketa.
Hukum yang berlaku.

Ikon timbangan hukum yang melambangkan keadilan dan legalitas.

Proses Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan (PT)

Proses pendirian PT melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan memerlukan ketelitian. Menggunakan jasa notaris adalah keharusan mutlak.

1. Persiapan Data dan Dokumen Awal

Sebelum menghadap notaris, pastikan Anda telah menyiapkan data dan dokumen sebagai berikut:

Nama Perusahaan: Siapkan 2-3 pilihan nama. Notaris akan memeriksa ketersediaan nama melalui sistem AHU Kemenkumham. Nama harus terdiri dari minimal 3 suku kata, tidak mengandung unsur angka atau simbol, dan tidak sama dengan nama PT yang sudah ada.
Kedudukan dan Alamat Lengkap Perusahaan: Alamat kantor pusat yang jelas, termasuk jalan, nomor, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten.
Maksud dan Tujuan Usaha (KBLI): Daftar kegiatan usaha yang akan dijalankan perusahaan. Pastikan sesuai dengan rencana bisnis Anda.
Data Para Pendiri/Pemegang Saham:
- Nama lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Alamat lengkap sesuai KTP
- NPWP Pribadi
- Porsi kepemilikan saham
Data Direksi dan Dewan Komisaris:
- Nama lengkap
- NIK
- Alamat lengkap sesuai KTP
- NPWP Pribadi
- Jabatan (Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, Komisaris)
Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor: Tentukan jumlah masing-masing. Ingat ketentuan minimal 25% dari modal dasar ditempatkan dan 100% dari modal ditempatkan disetor.

2. Konsultasi dan Penyusunan Anggaran Dasar oleh Notaris

Dengan data yang telah disiapkan, notaris akan membantu Anda menyusun draf Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Notaris akan menjelaskan implikasi hukum dari setiap pasal dan memastikan bahwa semua ketentuan sesuai dengan UU PT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini, notaris juga akan mengurus pemesanan nama PT melalui sistem AHU.

3. Penandatanganan Akta Pendirian

Setelah draf Anggaran Dasar disetujui, para pendiri/pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris (jika ada) akan menandatangani Akta Pendirian di hadapan notaris. Penandatanganan ini adalah momen formal yang menandakan kesepakatan semua pihak terhadap isi akta.

4. Pengesahan Akta oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Setelah akta ditandatangani, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT ke Kemenkumham melalui sistem AHU. Kemenkumham akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika disetujui, Kemenkumham akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum PT. Dengan terbitnya SK ini, perusahaan Anda resmi berstatus badan hukum.

5. Tahapan Pasca-Pendirian

Setelah Akta Pendirian disahkan Kemenkumham, masih ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui:

Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan: Diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
Perizinan Berusaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach): Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan merupakan pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan IUI (Izin Usaha Industri).
Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: Wajib bagi perusahaan yang memiliki karyawan.
Pendaftaran Perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan): Untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan.
Pengurusan Izin-Izin Sektoral: Tergantung pada jenis usaha (misalnya, izin edar BPOM untuk makanan/obat, izin prinsip industri, dll.).

Contoh Akta Pendirian Perusahaan (Perseroan Terbatas)

Berikut adalah contoh struktur dan beberapa pasal penting yang umumnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Ingat, ini adalah contoh hipotetis dan setiap akta akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda oleh notaris.

Disclaimer: Contoh ini bersifat ilustratif dan tidak dapat digunakan sebagai dokumen legal tanpa verifikasi dan pembuatan oleh notaris yang berwenang.

Bagian Pembukaan Akta

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

NOMOR: [Nomor Akta]

Pada hari ini, [Hari, Tanggal Bulan Tahun], pukul [Waktu] WIB,
Menghadap kepada saya, [Nama Notaris], Sarjana Hukum, Notaris di Kota [Nama Kota], dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi [Nama Propinsi], dan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1.  [Nama Lengkap Pendiri 1], lahir di [Tempat Lahir Pendiri 1], pada tanggal [Tanggal Lahir Pendiri 1], Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap Pendiri 1], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: [NIK Pendiri 1], Nomor Pokok Wajib Pajak: [NPWP Pendiri 1].
    (Selanjutnya disebut sebagai "Pendiri I")

2.  [Nama Lengkap Pendiri 2], lahir di [Tempat Lahir Pendiri 2], pada tanggal [Tanggal Lahir Pendiri 2], Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap Pendiri 2], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: [NIK Pendiri 2], Nomor Pokok Wajib Pajak: [NPWP Pendiri 2].
    (Selanjutnya disebut sebagai "Pendiri II")

Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----------

NAMA PERSEROAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1
1.  Perseroan Terbatas ini bernama:
    PT. [NAMA PERUSAHAAN LENGKAP]
    (Selanjutnya dalam Akta ini cukup disebut "Perseroan").

2.  Perseroan bertempat kedudukan di [Nama Kota], Provinsi [Nama Provinsi], dengan alamat di [Alamat Lengkap Kantor Pusat Perseroan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kode Pos].

    [Penjelasan: Pasal ini menetapkan identitas utama perusahaan. Nama harus telah disetujui Kemenkumham. Kedudukan menentukan yurisdiksi hukum dan lokasi administrasi.]

-----------

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 2
1.  Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang [Sebutkan Bidang Usaha Umum, misal: Perdagangan, Jasa Konsultasi, Teknologi Informasi, Manufaktur, dll.].

2.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    a.  [Kode KBLI.xx] [Deskripsi Kegiatan Usaha KBLI Pertama, misal: Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer].
    b.  [Kode KBLI.xx] [Deskripsi Kegiatan Usaha KBLI Kedua, misal: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya].
    c.  [Kode KBLI.xx] [Deskripsi Kegiatan Usaha KBLI Ketiga, misal: Jasa Konsultasi Manajemen].
    d.  Dan kegiatan-kegiatan usaha lain yang berhubungan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan.

    [Penjelasan: Pasal ini sangat krusial karena mendefinisikan ruang lingkup bisnis perusahaan. KBLI yang tertera harus sesuai dengan perizinan yang akan diurus. Notaris akan membantu memilih KBLI yang tepat. Hindari pemilihan KBLI yang terlalu sempit atau terlalu luas tanpa relevansi.]

-----------

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 3
Perseroan didirikan untuk jangka waktu TIDAK TERBATAS.

    [Penjelasan: Umumnya dipilih tidak terbatas untuk menghindari kebutuhan perpanjangan akta di masa depan. Jika ada jangka waktu, harus dijelaskan secara eksplisit.]

-----------

MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN, DAN MODAL DISETOR

PASAL 4
1.  Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. [JUMLAH MODAL DASAR] ([Jumlah Modal Dasar dalam Huruf] Rupiah), terbagi atas [Jumlah Saham] saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. [NILAI NOMINAL SAHAM] ([Nilai Nominal Saham dalam Huruf] Rupiah).

2.  Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu:
    a.  Rp. [JUMLAH MODAL DITEMPATKAN] ([Jumlah Modal Ditempatkan dalam Huruf] Rupiah) sebagai modal ditempatkan.
    b.  Rp. [JUMLAH MODAL DISETOR] ([Jumlah Modal Disetor dalam Huruf] Rupiah) sebagai modal disetor.

    [Penjelasan: Pasal ini adalah inti finansial perusahaan. Angka modal dasar, ditempatkan, dan disetor harus jelas. Modal disetor harus benar-benar dibuktikan penyetorannya ke rekening perusahaan. Misalnya, jika modal dasar Rp 100.000.000, maka modal ditempatkan minimal Rp 25.000.000, dan modal disetor minimal Rp 25.000.000.]

-----------

SAHAM

PASAL 5
1.  Saham-saham Perseroan adalah saham atas nama.

2.  Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor adalah [Jumlah Saham Disetor] saham, dengan rincian sebagai berikut:
    a.  Pendiri I memiliki dan menyetor [Jumlah Saham Pendiri 1] saham senilai Rp. [NILAI SAHAM PENDIRI 1] ([Nilai Saham Pendiri 1 dalam Huruf] Rupiah).
    b.  Pendiri II memiliki dan menyetor [Jumlah Saham Pendiri 2] saham senilai Rp. [NILAI SAHAM PENDIRI 2] ([Nilai Saham Pendiri 2 dalam Huruf] Rupiah).

    [Penjelasan: Pasal ini merinci kepemilikan saham oleh masing-masing pendiri. Total saham dan nilai saham harus konsisten dengan Pasal 4. Ini adalah dasar bagi hak suara dan pembagian dividen.]

-----------

DIREKSI

PASAL 6
1.  Pengurusan Perseroan dilakukan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih Direktur.

2.  Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3.  Pada saat pendirian Perseroan ini, yang diangkat sebagai anggota Direksi adalah:
    a.  Bapak [Nama Direktur Utama], sebagai Direktur Utama.
    b.  Bapak [Nama Direktur], sebagai Direktur.

4.  Masa jabatan anggota Direksi adalah [Jumlah Tahun] tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

5.  Anggota Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan mengenai segala hal dan dalam segala kejadian, terikat dan tidak terikat dengan persetujuan atau izin dari organ Perseroan lainnya.

6.  Kewenangan Direksi dalam membuat perjanjian pinjaman, membeli/menjual aset tidak bergerak, atau hal-hal strategis lainnya dapat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam RUPS.

    [Penjelasan: Pasal ini menetapkan siapa yang akan menjalankan operasional sehari-hari perusahaan. Peran dan kewenangan Direksi sangat penting. Pembatasan kewenangan tertentu Direksi seringkali dimasukkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, misal untuk pinjaman besar atau penjualan aset penting harus dengan persetujuan Komisaris atau RUPS.]

-----------

DEWAN KOMISARIS

PASAL 7
1.  Pengawasan terhadap jalannya Perseroan dilakukan oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris.

2.  Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

3.  Pada saat pendirian Perseroan ini, yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah:
    a.  Bapak [Nama Komisaris Utama], sebagai Komisaris Utama.

4.  Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah [Jumlah Tahun] tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

5.  Dewan Komisaris berhak setiap waktu memasuki gedung dan halaman, serta kantor Perseroan, memeriksa semua buku dan surat-surat serta semua harta kekayaan Perseroan, mencocokkan keadaan kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

    [Penjelasan: Pasal ini mengatur tentang organ pengawas perusahaan. Dewan Komisaris bertugas mengawasi Direksi dan memberikan nasihat. Jumlah dan komposisi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala perusahaan.]

-----------

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PASAL 8
1.  RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

2.  RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah negara Republik Indonesia.

3.  RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

4.  Panggilan untuk RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar dan/atau dengan surat elektronik.

5.  Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

6.  Setiap saham memberikan hak satu suara, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

    [Penjelasan: Pasal ini adalah fondasi tata kelola perusahaan. RUPS adalah forum tertinggi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, seperti pengangkatan/pemberhentian direksi/komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga pembubaran perusahaan. Detail quorum dan prosedur pengambilan keputusan harus jelas.]

-----------

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 9
1.  Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS.

2.  Sebagian atau seluruh laba bersih Perseroan dapat dipergunakan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham atau dicadangkan untuk keperluan Perseroan.

3.  Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

    [Penjelasan: Pasal ini mengatur bagaimana keuntungan perusahaan akan dikelola. Apakah akan dibagikan kepada pemegang saham (dividen) atau ditahan untuk pengembangan perusahaan. RUPS memiliki otoritas penuh dalam hal ini.]

-----------

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10
1.  Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS.

2.  Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendirian Perseroan ini akan ditanggung oleh Perseroan.

    [Penjelasan: Pasal ini adalah pasal penutup yang mengakomodasi hal-hal yang mungkin belum terinci dan memastikan biaya pendirian menjadi beban perusahaan.]

-----------

BAGIAN PENUTUP AKTA

Demikianlah akta ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini di [Tempat Penandatanganan], dengan dihadiri oleh:

1.  Bapak/Ibu [Nama Saksi 1]
2.  Bapak/Ibu [Nama Saksi 2]

Sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, semua penghadap dan saksi-saksi mengerti dan menyetujui isinya, lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.

NOTARIS

(Tanda Tangan & Cap Notaris)
[NAMA LENGKAP NOTARIS, SH.]

Ikon daftar cek untuk kelengkapan dokumen.

Poin-Poin Penting yang Perlu Diperhatikan

Pemilihan Notaris: Pastikan memilih notaris yang terdaftar, berpengalaman, dan memiliki reputasi baik. Notaris akan menjadi mitra hukum Anda dalam proses ini.
KBLI yang Tepat: Kesalahan dalam memilih KBLI dapat menghambat proses perizinan di kemudian hari. Konsultasikan secara mendalam dengan notaris atau konsultan bisnis Anda.
Ketersediaan Nama PT: Proses pemesanan nama PT melalui AHU Kemenkumham adalah langkah awal yang krusial. Siapkan beberapa alternatif.
Penyetoran Modal: Meskipun tidak selalu diminta bukti transfer fisik di awal, pastikan modal disetor benar-benar ada di rekening perusahaan saat perusahaan beroperasi. Ini penting untuk kredibilitas dan kepatuhan.
Domisili Perusahaan: Pastikan alamat domisili jelas dan sesuai dengan peruntukan zonasi (misal, bukan rumah tinggal jika untuk kantor).
Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholders' Agreement): Di luar akta pendirian, seringkali para pendiri membuat perjanjian terpisah untuk mengatur hal-hal yang lebih detail dan bersifat pribadi, seperti mekanisme penjualan saham, hak veto, atau penyelesaian sengketa spesifik.
Perubahan Akta: Jika ada perubahan mendasar seperti nama perusahaan, maksud dan tujuan, modal, atau susunan pengurus, Akta Pendirian harus diubah di hadapan notaris dan disahkan kembali oleh Kemenkumham.

Risiko Jika Tidak Memiliki Akta Pendirian yang Sah

Mengabaikan pentingnya akta pendirian dapat menimbulkan berbagai risiko serius bagi kelangsungan bisnis Anda:

Tidak Ada Legalitas Hukum: Bisnis dianggap tidak ada secara hukum, tidak bisa melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan.
Tanggung Jawab Pribadi Tidak Terbatas: Jika terjadi masalah hukum atau finansial, aset pribadi pemilik dapat ikut terseret.
Kesulitan Mendapatkan Perizinan: Mustahil untuk memperoleh NIB, izin usaha, NPWP badan, dan izin-izin lain.
Tidak Bisa Bekerja Sama dengan Pihak Ketiga: Bank tidak akan membuka rekening atas nama bisnis, investor tidak akan berinvestasi, dan klien besar mungkin enggan bekerja sama.
Rentan Terhadap Sengketa: Tanpa aturan main yang jelas dalam akta, sengketa internal antar pendiri atau pemilik akan sulit diselesaikan.
Sanksi Hukum dan Denda: Beroperasi tanpa izin dan status hukum yang jelas dapat berujung pada sanksi dan denda dari pemerintah.

Ikon tanda tanya melambangkan pertanyaan umum dan FAQ.

Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar Akta Pendirian Perusahaan

Untuk lebih memperjelas pemahaman Anda, berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait akta pendirian perusahaan:

Apakah PT Perorangan memerlukan akta notaris?
Tidak. Sejak berlakunya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021, PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris. Pendiriannya cukup dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik di Kemenkumham. Namun, PT Perorangan memiliki batasan dan karakteristik yang berbeda dengan PT biasa (minimal 2 pemegang saham). Artikel ini fokus pada PT biasa.
Berapa biaya pembuatan akta pendirian?
Biaya bervariasi tergantung notaris, lokasi, dan kompleksitas struktur perusahaan (misal, jumlah pendiri, modal, dll.). Umumnya, biaya sudah termasuk honor notaris, pengecekan nama, pendaftaran di Kemenkumham, dan biaya cetak akta. Sebaiknya Anda meminta rincian biaya dari beberapa notaris untuk perbandingan.
Berapa lama proses pembuatan akta dan pengesahan?
Prosesnya bisa relatif cepat. Pemesanan nama biasanya hitungan jam/hari. Penyusunan draf dan penandatanganan akta bisa selesai dalam 1-3 hari kerja. Pengajuan pengesahan Kemenkumham juga umumnya cepat, bisa 1-2 hari kerja jika dokumen lengkap. Namun, total proses hingga SK terbit dan akta diserahkan bisa memakan waktu 1-2 minggu tergantung antrean dan respons Kemenkumham.
Apakah saya harus hadir saat penandatanganan akta?
Ya, para pendiri/pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris wajib hadir secara langsung di hadapan notaris untuk menandatangani akta. Jika ada yang berhalangan, bisa diwakilkan dengan Surat Kuasa Notariil.
Apa bedanya Anggaran Dasar dan Akta Pendirian?
Akta Pendirian adalah dokumen yang berisi Anggaran Dasar perusahaan beserta keterangan lain yang dicatat oleh notaris, seperti identitas para pendiri dan saksi. Jadi, Anggaran Dasar adalah "isi" dari Akta Pendirian.
Bagaimana jika ada perubahan data setelah akta disahkan?
Perubahan fundamental pada Anggaran Dasar (seperti nama, tujuan, modal, pengurus) harus dilakukan dengan Akta Perubahan di hadapan notaris dan dilaporkan/disahkan kembali ke Kemenkumham. Perubahan data non-AD (seperti alamat domisili yang tidak mengubah kedudukan, nomor telepon, email) cukup dilaporkan ke instansi terkait (Dinas Perizinan, KPP, dll.) tanpa harus mengubah akta notaris.
Bisakah akta pendirian dicabut atau dibatalkan?
Akta pendirian yang sudah disahkan hanya bisa dibatalkan jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau jika perusahaan dibubarkan melalui RUPS yang kemudian dilikuidasi sesuai prosedur hukum.

Kesimpulan

Akta Pendirian Perusahaan adalah gerbang utama menuju legalitas dan keberlangsungan bisnis yang Anda impikan. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi hukum yang kokoh, mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, serta menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan strategis perusahaan. Memahami setiap detail di dalamnya, dari maksud dan tujuan hingga struktur kepengurusan dan modal, adalah langkah esensial bagi setiap calon pengusaha.

Dengan bantuan notaris yang profesional, proses pembuatan akta pendirian dapat berjalan lancar dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan tunda untuk melegalkan bisnis Anda; investasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memastikan akta pendirian Anda disusun dengan cermat dan tepat. Ini adalah langkah awal yang akan membawa perusahaan Anda tumbuh dan berkembang dengan aman serta patuh pada regulasi di Indonesia.